Aksi 21-22 Mei Sengaja Mencari Martir

117
Suasana aksi massa Rabu malam (22/5), di depan Bawaslu. (FIN)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Aksi kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada 21-22 Mei diduga kuat sengaja dilakukan untuk mencari martir korban jiwa. Targetnya ada korban tewas untuk memicu kemarahan publik yang lebih luas.

“Sebelum terjadinya aksi tersebut, kami dari Gerakan Suluh Kebangsaan sudah berkeliling ke intelijen, TNI dan Polri. Memang ada info gerakan memprovokasi mencari martir,” kata tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD di Jakarta, Kamis (23/5).

Mahfud mengatakan sejak awal aparat TNI-Polri yang bertugas di lapangan dilarang membawa senjata api dan peluru tajam. Dia mendukung upaya Polri itu. Menurutnya, Polri cukup menggunakan peluru karet dalam menindak tegas massa secara terukur dan prosedur tetap.

“Saya lihatnya di televisi jengkel juga. Umpamanya saya jadi polisi pasti ngamuk, ditantang-tantang begitu. Namun, para perusuh ini tidak dalam jalur komando paslon 02 Prabowo-Sandiaga. Saya mengapresiasi pernyataan Prabowo yang akan menempuh jalur konstitusi dalam menggugat hasil pemilu,” papar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Dia mendukung aparat TNI-Polri menindak tegas pelaku kericuhan dalam aksi 21-22 Mei dan aksi-aksi yang mungkin kembali terjadi. Mahfud menyebut aksi perusuh tidak mewakili gerakan bela umat Islam. “Sehingga kalau aparat bertindak tegas itu sudah sesuai hukum, bukan tindakan politik,” ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin menyatakan prihatin dan menyayangkan aksi demo penolakan hasil pemilu 2019 yang berlangsung terus-menerus sejak Selasa (21/5) hingga Kamis (23/5) dini hari.

“Apalagi ada aksi demo itu juga diwarnai aksi anarkis pada malam hingga dini hari,” kata Ujang Komaruddin di Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Padahal, demo sudah diatur dalam aturan perundangan. Yakni disampaikan secara tertib dan damai serta waktunya hingga pukul 18.00 WIB. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mengimbau, agar para pendemo mematuhi aturan perundangan yakni bersikap tertib dan menyampaikan aspirasinya secara damai.

Dia menyatakan pada pemilu 2019 sudah dibuat kesepakatan oleh penyelenggara pemilu. Yakni KPU dan Bawaslu. Dimana semua peserta pemilu harus siap menang dan siap kalah.

“Menang dan kalau adalah suatu hal yang biasa dalam berdemokrasi, yang sepatutnya diterima sesuai dengan kesepakatan bersama,” tukasnya.

PBNU Dukung Polisi

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ormas Islam ini mendukung aparat keamanan untuk menindak tegas para perusuh dan pembuat onar. Tujuannya agar menjaga ketenteraman dan ketenangan bulan Ramadan.

“Aparat kepolisian perlu bertindak tegas terhadap para perusuh dan pembuat onar,” kata Ketua PBNU Robikin Emhas di Jakarta, Kamis (23/5).

Meski demikian, PBNU mengimbau kepada aparat kepolisian dan aparat negara lainnya bertindak dalam koridor hukum dan perundang-undangan. PBNU mengimbau kepada umat Islam untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan suci yang tidak boleh dikotori dan dinodai dengan tindakan-tindakan anarkis.

“Di sepertiga terakhir bulan Ramadhan umat Islam diimbau agar memperbanyak zikir, tafakkur, dan doa untuk keselamatan bangsa dan negara,” jelas Robikin.

PBNU tidak menutup mata bahwa kericuhan yang terjadi dalam dua hari terakhir berkaitan dengan sikap tidak puas atas pengumuman hasil pemilu terutama pilpres oleh KPU. PBNU mengimbau persoalan pemilu diselesaikan melalui saluran yang sudah tersedia, bukan lewat aksi massa.

“PBNU menyeru semua pihak untuk tunduk terhadap mekanisme konstitusional atas ketidakpuasan terhadap hasil pemilu,” pungkas Robikin.(rh/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here