Aher-Demiz Reuni di Pengadilan, Beberkan Soal Izin Meikarta

129
TETAP KOMPAK: Aher dan Demiz kembali bertemu. Kali ini memberi kesaksian pada kasus Meikarta dalam persidangan mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah, di Pengadilan Tipikor Bandung, kemarin (20/3). (JABAR EKSPRES)

RADARPRIANGAN.COM, BANDUNG – Sidang kelanjutan kasus suap proyek Meikarta Mantan gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) dan Wakilnya Dedi Mizwar (Demiz) hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Negeri Bandung dengan terdakwa eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin cs.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 12 orang saksi. Termasuk, mantan Ditjen Otda Soni Soemarsono. Dalam sidang tersebut, kesaksian dibagi ke dalam dua sesi, pertama mendengarkan keterangan tiga orang saksi, yakni Sony Soemarsono, Aher dan Demiz.

Tiba di Pengadilan mantan Gubernur Jawa Barat, Aher langsung dikerubuti oleh awak media. Dia mengaku sangat siap dimintai keterangan di persidangan Meikarta.

”Insha Allah siap. Kan saya sama kang Demiz pernah diperiksa KPK sebagai saksi. Sekarang didalami sama jaksa penuntut umum,” kata Aher kepada wartawan. (20/3)

Perkataan sama dikatakan Demiz ketika baru turun dari kendaraan pribadinya. Demiz yang dikenal dengan julukan Jenderal Naga Bonar ini Naga Bonar terlihat sangat rileks dan sesekali menyapa ramah kepada awak media.

Dalam persidangan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 mengatakan, bahwa aksi Lippo Group yang ingin membangun kawasan terpadu Meikarta, di Kabupaten Bekasi, diibaratkan dengan istilah membangun negara di atas negara.

”Harus ada rekomendasi. Ini Lippo kayaknya negara di dalam negara. 500 hektar mau di bangun, dua juta orang. Skala metropolitan, tanpa ada rekomendasi. Apa kata dunia,” ujar Demiz saat menjawab pertanyaan Anggota Majelis Hakim Lindawati.

Dalam persidangan tersebut, Demiz yang saat itu juga men­jabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKPRD) Provinsi Jawa Barat dia membeberkan ada yang tidak beres dilakukan oleh Lippo Group dalam pembangunan Meikarta. Sebab, luas lahan pembangunan seluas 500 hektar dipromosikan Lippo Group. Padahal, SK Gubernur tahun 1993, rekomen­dasi lahan untuk Meikarta hanya 84,6 hektar saja.

”Ternyata 500 hektar tadi peruntukkan bukan untuk rumah, lalu kenapa diproyeksikan untuk rumah sedangkan rekomendasi lahan untuk Meikarta hanya 84,6 hektare untuk rumah,” kata dia.

Untuk itu, atas dasar tersebut dia memberikan agar pembangunan Meikarta yang 500 hektar diberhentikan sementara. Selain itu, untuk 84,6 hektar harus segera dikeluarkan (rekomendasi) karena itu haknya Lippo. Maka muncullah Rekomendasi Dengan Ca­tat (RDC) tadi di atas kertas.

Demiz mengatakan, RDC dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat untuk pembangunan Meikarta. Sehingga, tidak ada sangkut pautnya dengan Ahmad Heryawan atau Aher yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Dia mengaku, masalah Meikarta pernah dilaporkan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika ada kunjungan kerja ke Muara Gembing, dan memberitahukan jika ada beberapa menteri dan parlemen sudah mulai bicara soal Meikarta.

“Saya jelaskan ke beliau (presiden, red) masalahnnya. Beliau bilang sudah ikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Sudah banyak (menterinya) tinggal buka aja yah,” ujarnya.

Usai persidangan Demiz menegaskan kembali, semua yang diungkapkan merupakan fakta sebenarnya sesuai data-data hasil rapat di BKPRD. Dengan keputusan Meikarta sempat dihentikan, lantaran bertentangan dengan pembangunan kawasan Metropolitan dan Perda Nomer 12 tahun 2012 tentang kawasan statrategis di Jabar. Bahkan, pemeran Bang Jek ini menyebut pembangunan Meikarta se­perti membuat negara di dalam negara. Sehingga, perlu diungkap apa adanya.

“Maksudnya kenapa kok membangun metropolitan kan ada perdanya tentang metropolitan tapi kok enggak ada rekomendasi, negara di dalam negara kan? Yah kulo nuwun ada perdanya seperti itu yang bisa dikonfirmasikan kan enggak ada masalah apa-apa,” katanya.

Demiz menegaskan bahwa pembangunan Meikarta yang diajukan hanya 84,6 hektar itu tidak ada masalah, namun kawasan tersebut berada di lahan 500 hektare dan peren­canaannya tidak pernah diubah. Sehingga, jika mereka mau melanjutkan pembangunan tinggal diubah dan diajukan kembali.

“Jadi yang perlu rekomendasi itu metropolitan, bukan masalah luas huniannya berapa banyak, satu juta, kalau ini dua juta,” cetus dia.

JPU KPK I Wayan Ryana ke­mudian menanyakan kepada Demiz terkait adanya aliaran dana yang diterima Sekda Jabar Iwa Karniwa sebesar Rp1 miliar dan Yani Firman sebsar 90 ribu SGD. Demiz mengaku, baru mengetahui mereka menerima aliran dana dari Meikarta setelah dirinya diperiksa di KPK sebagai saksi.

“ Tidak ada komunikasi. Saya tahu dia terima uang saat diperiksa di KPK. Saya pun terkejut tahu itu di berita,” kata Demiz yang menyebut­kan jika Iwa tidak pernah menghadiri rapat BKPRD.

Sementara di persidangan, majelis hakim menanyakan proses rekomendasi perizinan Meikarta hingga ada perte­muan di Kemendagri dan rapat di Komisi 2 DPR RI.

Menaggapi ini mantan Ditjen Otda Soni Soemarsono yang hadir sebagai saksi mengakui. adanya pertemuan di Kemendagri untuk membahas pemberitaan di media yang memperlihatkan antara Pemda Bekasi dan Pemrov Jabar tidak harmonis. Terlebih setelah proses perizinan Meikarta dihentikan terlebih dulu.

”Saat itu, pembangunan Meikarta dihentikan oleh Pemprov. Sesuai arahan Mendagri saya disuruh memfasilitasinya dan diadakan pertemuan, apa yang sebenarnya terjadi dan agar segera diselesaikan,” kata dia di persidangan.

Jadi lanjutnya, pertemuan dilakukan hanya untuk mengklarifikasi terkait penghentian proyek Meikarta. Sementara soal perbincangan atara Neneng (Bupati) dan Mendagri Tajhjo Kumulo, Soni mengaku tidak tahu soal apa.

”Ini sudah jadi polemik panjang di media, tidak etis ada polemik antar kepala daerah. Makanya diadakan pertemuan atas perintah Mendagri,” ujarnya.

Selain itu, turun tangannya Ditjen Otda dimulai ketika Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi menghentikan sementara proyek Meikarta, karena belum lengkapnya perizinan. Ditjen Otda kemudian memanggil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Bekasi, dan pengembang Meikarta guna membahas hal itu.

Pembahasan itu berlanjut hingga rapat dengar pendapat di Komisi II DPR RI. Akhir dari campur tangan pemerintah pusat adalah meminta Pemprov Jabar membuat rekomendasi dengan catatan untuk kelanjutan proyek Meikarta.

“Pada prinsipnya, kami tidak punya kewenangan perizinan. Hanya pengawasan umum. Dalam hal ini, kami memang­gil pihak terkait karena saat itu suasana jelang pilkada. Ada cekcok antara Wagub Jabar dengan Bupati Bekasi di depan publik dan tidak elok dilihat. Karenanya, saya diminta pak Mendagri untuk fasilitasi keduanya,” ujar Soni Soemarsono, dalam kesaksiannya saat persidangan.

Pertengkaran tersebut disebabkan Wagub Jabar meminta Pemkab Bekasi menghentikan sementara perizinan Meikarta, karena diperlukan rekomendasi Pemprov berdasarkan peraturan daerah mengenai pengembangan Boddekarpur.

“Saya telpon ibu Bupati Bekasi (Neneng Hasanah Yasin) untuk hadir ke kantor kami membahas itu dengan menghadirkan perwakilan dari Pemkab Bekasi, Pemprov Jabar dan dari pengembang Meikarta,” beber Soni.

“Yang pasti setelah Pemprov Jabar meminta Pemkab Bekasi stop perizinan Meikarta dan ada reaksi, kami turun tangan dengan mamfasilitasi keduanya,” tambah dia.

Ketua Majelis Hakim, Judijanto Hadi Lesmana sempat bertanya soal penerimaan uang oleh Soni terkait rapat tersebut.

“Saya tidak pernah menerima satu sen pun dari Meikarta atau dari pihak lain terkait proyek ini,” tepis Soni.

Hal yang sama diungkapkan mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Penghentian pembangunan proyek Meikarta sudah sesuai dengan Perda. Sebab, proyek itu masuk ke dalam kawasan Metropolitan.

Aher menjelaskan, soal per­bincangan dengan Neneng (Bupati) di Moskow adalah kebetulan dan tidak direncanakan. Ketika lagi sarapan Neneng datang dan menanyakan apakah ini (Meikarta) perlu rekomendasi atau tidak.

“Saya jawab yang penting sekarang kita laksanakan tugas masing-masing sambil menunggu keputusannya yang masih dikaji oleh berbagai pihak di Pemprov,” kata Aher dalam persidangan.

Setelah kajian selesai, Aher membantah menandatangani rekomendasi dengan catatan RDC tersebut, lantaran sudah didielegasikan dan menjadi kewenagan dinas DPMPTSP.

Ketika majelis hakim menayakan langsung kepada ketiga saksi apakah mereka menerima uang dari Meikarta? Maka ketiganya kompak menjawab tidak. (yan/jabar ekspres)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here