Polisi Cium Gelagat Aksi Anarkis pada 22 Mei

228
Sejumlah aksi yang berada di depan Kawasan Sarinah Thamrin, Jakarta, (21/5/2019). Aksi massa sempat memanas dengan aparat keamanan yang berjaga di kawasan thamrin, Aparat keamanan hanya meminta massa agar membubarkan tempat. (Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Tim intelijen kepolisian mencium gelagat aksi anarkis pada demo 22 Mei untuk menolak hasil Pemilu 2019. Ada pihak-pihak lain yang berencana merusak penyampaian pendapat secara damai.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal mengatakan, pihaknya memperoleh dari intelijen kepolisian, bahwa aksi massa tak sekadar menyampaikan pendapat secara damai. Tapi sejumlah pihak yang berencana melakukan tindakan anarkis.

“Hasil pengamatan kami, ada massa yang diduga ikut aksi itu dengan rencana untuk melakukan perbuatan anarkis. Jadi, bukan sekadar unjuk rasa damai,” kata Iqbal kepada awak media di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/5).

Indikasi mengarah aksi anarkis sudah terdeteksi saat kepolisian mendapati sejumlah massa yang bergerak ke Ibu Kota dengan mempersenjatai diri. Misalnya massa mempersiapkan diri dengan benda-benda berbahaya, bom molotov yang dibawa massa dari Jawa Timur.

Bukan hanya itu saja, ada pula beberapa massa yang membawa bambu dan bendera dengan ujungnya dibuat runcing semacam bambu runcing. Lalu membawa ketapel serta benda tajam lainnya.

“Ini menunjukan ada sejumlah oknum yang mempersiapkan aksi anarkis,” ungkap Iqbal.

Iqbal menyebut, upaya untuk meredam tindakan anarkis, Polri telah membuat skenario. Namun, bukan tindakan tegas dengan menembak peserta aksi.

“Kami tegaskan di sini, kabar beberapa minggu yang lalu dan sempat viral di media non-mainstream bahwa Kapolri memerintahkan tembak di tempat itu hoaks. Dan kabar itu juga sudah dibantah Pak Kapolri yang tak pernah mengucapkan hal tersebut,” terangnya.

Adapun dalam pengamanan aksi itu, Iqbal menegaskan, Polri dan TNI telah diinstruksikan tak membawa senjata api dan peluru tajam saat pengamanan. Dengan demikian, jika ada situasi buruk, yaitu penembakan dengan peluru tajam, maka dia memastikan itu bukan perbuatan TNI-Polri.

“Pasukan Polri-TNI sudah diinstruksikan tidak menggunakan peluru tajam, sehingga diyakini bahwa bila terjadi hal terburuk, adanya yang tertembak dengan peluru tajam, itu dipastikan bukan dari TNI dan Polri,” tegas Iqbal.

Lanjut Iqbal, TNI-Polri memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku secara nasional dan internasional dalam menghadapi kerumunan massa.

“Mulai dari yang soft atau lunak sampai upaya keras sesuai tingkat ancaman yang ada,” imbuh Iqbal.

“Dan kami bagi peserta aksi yang berencana berbuat anarkis untuk urungkan niatnya, dan untuk peserta aksi lainnya juga kamiimbau untuk tidak terprovokasi untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apa pun juga, aksi yang tak sesuai koridor hukum,” tambah Iqbal.

Terakhir, Iqbal kembali mengimbau agar masyarakat mengurungkan niatnya untuk berpartisipasi dalam aksi ini. Imbauan itu tak lain karena ancaman serangan teror dan potensi adanya penyusup yang dapat mengacaukan situasi.

“Sebaiknya masyarakat untuk tidak perlu ikut berkumpul. Di samping mengganggu ketertiban publik dan pengguna jalan, serta mengganggu kegiatan masyarakat lainnya, juga ada indikasi penumpang gelap, kelompok teror yang berencana melakukan aksi serangan,” ungkapnya.

Terpisah, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan kepolisian memutuskan memberikan toleransi batas waktu aksi 22 Mei hingga selesai salat tarawih. Jika lewat dari waktu tersebut akan dibubarkan paksa.

“Ini berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum batas, waktu demonstrasi di tempat terbuka hanya sampai pukul 18.00 WIB. Untuk Aksi 22 Mei besok, aparat memberi kelonggaran untuk massa menyampaikan aspirasi,” kata Dedi.

Dedi berharap, peserta Aksi 22 Mei tidak mengganggu hak dan kebebasan masyarakat lainnya, tidak mengganggu keamanan masyarakat. Massa juga diminta menaati peraturan perundang-undangan, norma dan nilai moral yang berlaku dan menjaga persatuan.

“Kalau misalnya itu tak diindahkan dan batas waktu yang diberikan juga tidak diindahkan, maka sesuai dengan Undang-undang 9 Tahun 1998 Pasal 15, aparat Polri dapat membubarkan, kerumunan masyarakat tersebut,” tegas Dedi.(mhf/gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here