9 Hakim MK Tolak Seluruh Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi

88
Tim kuasa hukum Pemohon, Bambang Wijayanto mendengarkan putusan sidang sengketa hasil suara Pilpres 2019 yang dibacakan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) secara bergantian, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019). (Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK)

RadarPriangan.com, JAKARTA– Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan menolak seluruh permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2019.

“Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (27/6).

Dalam sidang putusan tersebut, sembilan hakim konstitusi menyimpulkan bahwa eksepsi pemohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon pun tidak beralasan menurut hukum sehingga mahkamah memutuskan untuk menolak seluruhnya.

MK menilai dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum karena pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya dan hubungannya dengan perolehan suara.

Sidang pembacaan putusan dimulai sejak pukul 12.40 WIB dan baru selesai dibacakan pukul 21.16 WIB oleh sembilan hakim konstitusi, yakni Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Sidang dihadiri oleh seluruh pihak yang berperkara, kecuali kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Bambang Widjojanto mengatakan MK tidak melakukan judicial activism.

“Saya mengatakan mahkamah tidak melakukan apa yang disebut dengan judicial activism yang berpihak dan berpucuk pada sebagian putusannya sendiri maupun sebagian tindakan yang selama ini dilakukan,” katanya usai sidang, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (27/6).

Lelaki yang akrab disapa BW mencontohkan dalam dalil gugatannya soal dana kampanye Jokowi. Menurut, BW, MK tidak memperhatikan materi tim 02 yang rujukannya dari Bawaslu.

“Contohnya lagi mengenai soal Dana kampanye. Mahkamah dengan sengaja tidak mengkaji aturan atau laporan yang ada di Bawaslu. rujukan yang dipakai kami adalah dari Bawaslu. Sudah jelas betul di situ disebutkan dana kampanye dari pasangan 01 capresnya sekian banyak, dari Cawapresnya sekian banyak. Nah itu tidak dipakai, yang dipakai adalah laporan dari akuntan publik, tapi laporan dari Bawaslu tidak sama sekali dikaji,” ungkap BW,

Meski demikian, BW mengaku menghormati putusan MK yang menolak gugatannya secara bulat. Pihaknya akan segera memberi tahu ke Prabowo-Sandiaga terkait putusan MK malam ini.

“Nanti prinsipal yang akan memutuskan apa yang sebaiknya dilakukan, kami akan mempertanggungjawabkannya,” ungkapnya.(gw/fin)

11 Permohonan Prabowo-Sandi kepada MK:

  1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
  2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu presiden
  3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah Jokowi-Ma’ruf 63.573.169 suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga 68.650.239
  4. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
  5. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.
  6. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
  7. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024, atau,
  8. Memerintahkan Termohon (KPU) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.
  9. Memerintahkan kepada lembaga negara untuk memberhentikan seluruh komisioner KPU dan merekrut yang baru
  10. Memerintahkan KPU untuk menetapkan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang dapat dipertanggungjawabkan
  11. Memerintahkan KPU untuk mengaudit Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here