BPJS Kesehatan Boomerang bagi Jokowi

117

RadarPriangan.com, JAKARTA– Defisit terkait dengan BPJS Kesehatan, akan menjadi sasaran empuk untuk menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi), sekaligus capres petahana, saat beradu ide dengan kubu capres penantang, Prabowo Subianto, dalam babak akhir debat capres. Hal tersebut disampaikan oleh Drajad Wibowo, sebagai anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto -Sandiaga Salahudin Uno.

Bukan tanpa alasan. Sebab, penyakit defisit keuangan BPJS Kesehatan menahun dari tahun ke tahun. Pada 2014 lalu, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp3,3 triliun. Kemudian, menjadi Rp5,7 triliun pada 2015, Rp9,7 triliun pada 2016, Rp9,75 triliun pada 2017, dan diperkirakan menyentuh Rp10,98 triliun pada tahun lalu berdasarkan hitung-hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, sindir Drajat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/4).

Dirinya menilai persoalan ini menjadi isu strategis yang diangkat oleh pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tidak hanya bergema dalam kampanye dan debat, kompleksnya masalah defisit BPJS Kesehatan menjadi salah satu fokus dalam visi misi pasangan nomor urut dua ini.

Drajad mengaku telah menyiapkan strategi khusus untuk mencapai target itu. Strategi itu mencakup pengembangan skema pembiayaan asuransi dalam BPJS Kesehatan untuk penyakit-penyakit yang memberikan beban besar.

Ia juga mengatakan hitungan aktuaria asuransi kesehatan akan disesuaikan dengan tingkat risiko, morbiditas, dan mortalitas masing-masing penyakit.

“BPJS Kesehatan dalam 200 hari akan pulih berdasarkan studi oleh tim profesional. Dengan catatan, disertai gerak cepat dalam penyusunan landasan hukum dan sosialisasi, termasuk memanggil aktuaria dari Hong Kong yang merupakan putra-putri bangsa,” tandasnya.

Namun sayangnya hal itu ditanggapi miring oleh, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengaku pesimistis penyelesaian defisit BPJS Kesehatan dapat terselesaikan dalam waktu 200 hari.

Menurut Timboel, persoalan ini melibatkan banyak pihak, sehingga proses penyelesaiannya bersifat sistemik, sehingga memakan waktu lebih dari 200 hari.

“Menyelesaikan defisit secara sistemik akan memerlukan waktu lebih dari 200 hari,” katanya.

Menurutnya, akar masalah defisit BPJS Kesehatan adalah penerimaan lebih kecil dari pembiayaan, alias besar pasak daripada tiang. Oleh karena itu, cara menuntaskan masalah defisit secara sistemik adalah meningkatkan penerimaan dan mengendalikan pembiayaan.

“Caranya menaikkan iuran. Ini ranah presiden. Harusnya pasangan calon menyatakan akan menaikkan iuran, termasuk iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran),” imbuh dia.

Ia mengusulkan agar pemerintah menaikkan iuran PBI dari sebelumnya Rp23 ribu menjadi Rp30 ribu per orang, iuran kelas 3 dari sebelumnya Rp25.500 menjadi Rp27.500 per orang, iuran kelas 2 dari sebelumnya Rp51 ribu menjadi Rp54 ribu, dan iuran kelas 1 tetap di angka Rp80 ribu. Pemerintah juga dinilai harus menaikkan patokan upah untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha Swasta dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta.

Selain peningkatan iuran, lanjutnya, pemerintah bisa menggenjot penerimaan dengan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang belum mengikutsertakan pegawainya sebagai peserta JKN dan memaksimalkan manfaat pajak rokok.

“Sedangkan untuk mengendalikan biaya, pemerintah bisa memperkuat upaya preventif promotif hidup sehat dan meningkatkan pengawasan terhadap fraud (gagal) oleh pihak Rumah Sakit (RS). Dengan pengawasan yang baik, maka biaya Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) akan terkendali,” tandasnya.

Merespon hal tersebut, Juru Bicara TKN, Irma Chaniago mengaku bahwa pihaknya telah siap bilamana rivalnya akan menyerang paslon yang diusungnya dengan isu BPJS Kesehatan.

“Kami telah memiliki solusi yang komprehensif, dan bilamana itu akan dipertanyakan tentunyakan akan siap kami jabarakan,” kata Irma.

Politisi dari Partai Nasdem itu menambahkan pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan di tingkat dasar yakni puskesmas dan klinik, sehingga masyarakat tidak langsung datang ke rumah sakit rujukan.

Dengan cara demikian, rumah sakit rujukan dapat lebih fokus menangani penyakit yang membutuhkan penanganan maksimal. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memaksimalkan iuran bagi peserta, termasuk meningkatkan kontribusi dari pemerintah daerah. Sebab, saat ini pemerintah daerah juga memiliki anggaran pemeliharaan kesehatan masyarakat.

“Jadi solusi pemerintah untuk menghindari defisit BPJS Kesehatan cenderung lebih realistis, yaitu mengedepankan penyesuaian tarif per kunjungan, memaksimalkan iuran bagi peserta, kecuali peserta khusus BPJS Kesehatan,” tukasnya. (frs/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here