324 Sengketa Pileg Didaftarkan ke MK

121
Sejumlah anggota TNI mempagari pengamanan gerbang belakang gedung Mahkama Konsitusi RI (MK), Jakarta, (24/5). (Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK)

Hakim yang Menilai

RadarPriangan.com, JAKARTA – Sebanyak 324 gugatan sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) tercatat sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari jumlah itu, 315 di antaranya diajukan oleh parpol/caleg dan 9 oleh calon anggota DPD.

“Jumlahnya kemungkinan masih bisa bertambah. MK tidak lantas menutup begitu saja. Yang masih ingin mengajukan permohonan sebetulnya masih ada kesempatan. Meskipun tenggat waktunya telah terlampaui,” kata juru bicara MK, Fajar Laksono di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5), kemarin.

Seperti diketahui, pengajuan gugatan untuk pileg sudah berakhir Jumat (24/5) pukul 01.46 WIB dini hari. Fajar menuturkan hakim konstitusi akan menilai gugatan yang melebihi tenggat waktu itu. Apakah akan menerima permohonan atau tidak. “Tapi persoalan itu akan dinilai tersendiri oleh hakim terkait dengan permohonan yang diajukan melebihi tenggat waktu,” paparnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan evaluasi tahapan pemilu. Evaluasi ini diperkirakan baru mulai berlangsung pada Juli 2019. “Evaluasi pelaksanaan pemilu akan dilakukan sekitar Juli atau Agustus,” ujar komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Jakarta, Jumat (24/5). Dia mengatakan evaluasi belum dapat dilakukan saat ini. Alasannya, masih adanya tahapan pemilu yang berlangsung. Selain itu, KPU masih menyelesaikan beberapa pekerjaan.

Terpisah, Partai Demokrat mengajukan gugatan dari 23 Provinsi terkait sengketa suara di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, di Mahkamah Konstitusi. “Jumlah perkara yang Demokrat bawa lebih dari 70 perkara,” ujar Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean di Gedung MK , Jakarta, Jumat (24/5).

Dia dari 23 provinsi itu, terdapat perkara sengketa dengan partai lain hingga sengketa antar kader partai demokrat. “Intinya sengketa yang kita ajukan ini adalah sengketa perolehan suara baik internal maupun kader lain,” imbuhnya.

Ferdinand menegaskan Demokrat tidak melaporkan sengketa kecurangan. Namun lebih pada sengketa perolehan suara yang berbeda akibat kesalahan perhitungan suara. “Kemudian ada dugaan kesalahan oleh KPU. Namun, kami menyerahkan kepada MK untuk mengadilinya,” ucapnya.

Demokrat membawa sejumlah alat bukti yang didapat dari kader-kader Partai Demokrat. Antara lain formulir C1, DA1, DB1, hingga surat penetapan oleh KPU. Sebelumnya MK mengumumkan bahwa penanganan perkara Pemilu di MK terdiri dari sebelas tahap. Mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan. Sebelas tahap tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan MK Nomor 5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu.(rh/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here