11 Kontainer Sampah Dikembalikan

39
Petugas bea cukai Indonesia memeriksa salah satu dari 65 kontainer penuh dengan sampah plastik impor, di pelabuhan Batu Ampar di Batam. Indonesia mengembalikan lima kontainer sampah lainnya ke Amerika Serikat dan tidak akan menjadi tempat pembuangan. (AFP)

RadarPriangan.com, JAKARTA– Sebelas kontainer dari sekitar 65 kontainer limbah plastik yang saat ini berada di Batam dan masih dalam proses pengusutan. Rencananya 11 kontainer tersebut masih menunggu proses untuk dikembalikan ke negara asalnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Djati Wicaksono Hadimenegaskan masuknya sampah ke wilayah Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan pengaturan pelarangan masuknya limbah B3 diatur melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun pengaturan perpindahan lintas batas limbah secara internasional juga telah diatur melalui Konvensi Basel yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden No 61 Tahun 1993.

“Vocal point dari Konvensi Basel tersebut adalah Direktur Jenderal PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup,” tegasnya kemarin (17/6).

Secara internasional, Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel juga telah menanggulangi perpindahan lintas batas limbah ilegal sebagaimana diatur dalam Konvensi Basel. Konvensi Basel juga memperkuat tidak boleh ada lagi impor sampah. Konvensi Basel Perserikatan Bangsa-Bangsa di Geneva, Switzerland menyatakan produsen sampah plastik besar harus mendapatkan persetujuan sebelum mengekspor sampah beracun mereka ke negara-negara di Selatan.

“Pada 10 Mei 2019, sebanyak 187 negara mengambil langkah besar untuk mengendalikan krisis perdagangan plastik dengan memasukkan plastik ke dalam Konvensi Basel. Suatu perjanjian yang mengontrol pergerakan sampah dan limbah berbahaya beracun dari satu negara ke negara lain, terutama dari negara maju ke negara berkembang,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batam, Herman Rozie mengatakan sampai saat ini sudah ada 28 kontainer bahan baku plastik yang dibuka dan diambil sampelnya. 18 di antaranya diragukan, sementara 10 lainnya tidak ada masalah karena merupakan bijih plastik yang sudah jadi.

“Ya, 18 itu diragukan karena secara visual terlihat kotor dan bau. Maka kemudian diambil sampelnya, nanti bea cukai yang akan memeriksakan di laboraturium apakah mengandung B3 atau tidak,” ujar Herman, kemarin (17/6).

Ditambahkannya, jika bahan baku tersebut terbukti terkontaminasi limbah B3, maka sesuai dengan Permendag Nomor 31 tahun 2016, bahan baku tersebut harus di ekspor kembali ke negara asal.

“Secara legal administrasi mereka jelas, perusahaan-perusahaan ini memiliki izin impor dan dokumen mereka lengkap. Surveyornya juga menyatakan tidak ada masalah. Namun fisik barang yang kita lihat kemarin kan seperti itu, tapi ini baru indikasi, kita juga tidak bisa menjudge bahwa yang diimpor ini adalah limbah B3,” jelas Herman.

Ditanya kredibilitas surveyor, Herman enggan berkomentar banyak. Namun Jika memang ada kecurigaan, ia berharap surveyor dari negara asal ikut bertanggung jawab.

“Yang salah siapa harus dibuktikan dulu. Ditanya dulu. Kalau saya bercerita begini keliru pulak, karena mereka punya SOP juga,” ucapnya.

Sementara maraknya impor bahan baku plastik ke Batam lantaran banyaknya perusahaan plastik asal China yang eksodus dan membangun pabrik di Kota Batam.

Bahkan sejak tahun 2018, DLH mempending dan tidak mengeluarkan rekomendasi kepada 30 perusahaan plastik yang ingin berinvestasi di Batam, karena bahan baku mereka dari sampah plastik yang diimpor.

“Ada puluhan pabrik plastik, sebagian dari perusahaan tersebut ada yang mengimpor bahan baku plastik, ada juga yang mengolah sampah plastik lokal. Nah kita berharap itu, jangan mengimpor sampah, tapi sampah lokal yang diolah,” tutupnya.

Pemeriksaan terhadap sekitar 65 kontainer limbah plastik masih berlangsung hingga saat ini. Prosesnya rumit karena persoalan ini juga dibahas di sejumlah rapat-rapat penting di Jakarta.

“Pemeriksaan masih terus berlanjut. Baru dapat setengahnya. Maaf ini, saya sedang rapat terus di kantor pusat,” kata Kepala Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea Cukai Tipe B Batam, Susila Brata, kemarin (17/6).

Sebelumnya, Susila mengatakan bahwa terkait masuknya beberapa kontainer limbah plastik beracun juga harus dipertanyakan kepada surveyor yang memeriksanya di negara asal.

“Dalam dokumen laporan surveyor yang diterima BC dinyatakan barang tersebut layak diimpor ke Indonesia,” ungkap Susila.

Prosedur pengiriman barang impor juga memilili prosedur yang harus ditaati. Saat masih berada di negara asal, barang impor seperti limbah plastik harus diperiksa oleh surveyor yang ditugaskan sebelum dikirim ke Indonesia.

“Bagaimana tanggung jawab surveyor. Kok bisa lolos dari negara asal,” tanyanya.

Sampai titik ini, kapabilitas surveyor, kata Susila, mulai diragukan akibat penemuan sejumlah kontainer berisi limbah beracun oleh KLHK.

“Nah, dari pemeriksaan itu kan sudah kelihatan bagaimana hasilnya. Sekarang yang perlu dipertanyakan, bagaimana surveyor itu melakukan pemeriksaan, kok bisa dinyatakan bisa diimpor. Bukan malah mempertanyakan mengapa BC kasih izin impor,” ujarnya.

Secara izin, Susila mengatakan dokumen lengkap sesuai PP FTZ serta izin impor dari Kementerian Perdagangan serta dilengkapi surveyor. Untuk detail yang lebih lengkap mengenai pemeriksaan kontainer berisi limbah plastik ini, Susila berjanji akan menyampaikannya kepada media. Tapi setelah hasil uji labnya keluar. Hingga saat ini, belum ada informasi terbaru dari tim yang menangani uji lab tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyampaikan investasi ada yang bisa diterima dan ada investasi yang harus ditolak dengan berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan lingkungan hidup. Pokoknya negeri ini jangan dijorokin, imbuh Luhut November 2018 lalu.

Secara khusus, ia meminta hal ini dapat diaplikasikan di Batam. “Saya minta kepada kalian orang batam, jangan pulau kalian karena itu jadi jorok, banyak penghasilan lain yang bisa kita dapat, tanpa harus merusak lingkungan,” ujarnya. (dbs/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here